Sosialisasi di Desa Long Lasan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, serta Kelompok Tani Hutan (KTH). Dalam pertemuan ini, Sekretaris Desa (Sekdes) menyampaikan rencana strategis pembangunan sarana air bersih desa yang lokasinya berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Menanggapi rencana tersebut, pihak KPH Long Lasan menyarankan agar desa segera mengajukan skema Perhutanan Sosial. Hal ini bertujuan agar infrastruktur vital yang dibangun di dalam kawasan hutan memiliki payung hukum yang kuat dan tidak melanggar aturan kehutanan yang berlaku.
504
Total Penduduk
135
Kepala Keluarga
Dayak Kenyah
Suku Uma’lasan
Dinamika KTH & Tantangan Internal
Desa Long Sam sebenarnya selangkah lebih maju dengan adanya Kelompok Tani Hutan (KTH) yang sudah terdaftar resmi di Dinas Kehutanan. Beberapa tahun lalu, KTH ini telah mendapatkan dukungan dari KPH berupa sarana prasarana produksi, pelatihan, hingga bibit kopi.
- Potensi Pengelolaan: KTH diproyeksikan menjadi pemegang hak pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Tantangan Internal: Proses ini masih terhambat oleh dinamika internal di tingkat desa.
- Visi Penduduk: Mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai pekebun dan peladang sangat bergantung pada kepastian akses lahan.
Klarifikasi Kebijakan Lahan
Terdapat tantangan besar terkait pemahaman status lahan. Masyarakat berharap kebun-kebun yang masuk dalam KTH dapat dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun, berdasarkan kebijakan pemerintah, kawasan hutan tidak dapat diterbitkan sertifikatnya.
*Sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, Pemerintah Desa, KTH, dan KPH menjadi kunci utama agar manfaat Perhutanan Sosial dapat segera dirasakan.
Meskipun terdapat perbedaan persepsi, PLHL dan KPH terus berupaya memberikan edukasi bahwa melalui Perhutanan Sosial, masyarakat tetap mendapatkan hak kelola yang legal dan dilindungi negara tanpa harus mengubah status kawasan menjadi lahan milik pribadi.
Membangun kesepahaman untuk kedaulatan masyarakat di dalam kawasan hutan.