Kuasa Hukum Optimis Sita Jaminan dan Gugatan PMH Anti-SLAPP Dikabulkan Kuasa Hukum Optimis Sita Jaminan dan Gugatan PMHAnti-SLAPP Dikabulkan Oleh: Tim Hukum Koalisi SETARA Bagi para penggugat, putusan sela ini merupakan langkah penting untuk memastikan substansi perkara diperiksa secara terbuka di hadapan Majelis Hakim. Pemeriksaan pokok perkara diharapkan menjadi ruang untuk mengungkap fakta-fakta terkait dugaan […]
Dokumen Persidangan Ungkap Sikap Komnas HAM soal Pelanggaran HAM di Kampung Baru Dokumen Persidangan Ungkap Sikap Komnas HAM soal Pelanggaran HAM di Kampung Baru Oleh: Tim Hukum Koalisi SETARA Pelanggaran Hak: Peristiwa yang dialami penggugat menimbulkan ketidakpastian hukum yang tergolong sebagai pelanggaran HAM menurut Komnas HAM RI. Mediasi Buntu: Proses mediasi antarpihak yang digelar sepanjang […]
Menjemput Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat Kalimantan Utara Menjemput Kepastian Hukumbagi Masyarakat Adat Kalimantan Utara Oleh: Tim Konservasi PLHL “Negara mengakui masyarakat adat.” Kalimat itu telah lama tertulis dalam konstitusi. Namun, bagi banyak komunitas adat di Kalimantan Utara, pengakuan tersebut belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Mereka masih harus menempuh proses administrasi yang panjang untuk […]
Konsultasi Rakyat Kehutanan Kaltara Rabu, 29 April 2026 09.00 – 15.00 WITA Hotel Luminor, Tanjung Selor, Kalimantan Utara Penyelenggara Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) bekerja sama dengan Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) sebagai bagian dari inisiatif mendorong tata kelola kehutanan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Latar Belakang Dalam dua dekade terakhir, […]
Kamis, 23 April 2026 08.00 – 12.00 WITA Café RYN & Eatery, Tanjung Selor Berita Lapangan PLHL Serahan Dokumen Usulan Kawasan MHA TANJUNG SELOR – Upaya penguatan eksistensi dan hak kelola wilayah bagi masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Utara terus bergulir. Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) menggelar penyampaian hasil identifikasi dan penyerahan dokumen usulan Kawasan […]
RDPU DPD RI – KIPI Jumat, 10 April 2026 09.00 – 12.00 WITA Kantor Gubernur Kalimantan Utara Latar Belakang Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI telah menerima pengaduan dari Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang (GKBM) terkait permohonan fasilitasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) […]
Sosialisasi di Desa Long Lasan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, serta Kelompok Tani Hutan (KTH). Dalam pertemuan ini, Sekretaris Desa (Sekdes) menyampaikan rencana strategis pembangunan sarana air bersih desa yang lokasinya berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Menanggapi rencana tersebut, pihak KPH Long Lasan menyarankan agar desa segera mengajukan skema Perhutanan Sosial. […]
FGD Persiapan Pengajuan PS Desa Peso Fokus: Kemitraan Kehutanan & HD Kecamatan Peso Pemerintah Desa Peso bersama tokoh adat dan masyarakat melakukan sharing konsep Perhutanan Sosial (PS) yang akan diajukan. Sosialisasi yang berlangsung di Desa Long Lasan ini menjadi ruang diskusi krusial, mengingat wilayah hutan di sekitar Peso saat ini telah banyak dikuasai oleh investasi […]
Desa Long Beluah terletak di Kecamatan Tanjung Palas Barat dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam melalui jalur darat dari kota Tanjung Selor. Meskipun akses jalan masih mengandalkan bantuan perusahaan untuk perbaikan, desa ini juga dapat dijangkau melalui jalur sungai menggunakan speedboat reguler dengan waktu tempuh sekitar 80 menit. “Loang Ngui Lemlai” — Begitulah suku Dayak […]
“Membangun Indonesia dari pinggiran melalui program Perhutanan Sosial, bertujuan melakukan pemerataan ekonomi melalui tiga pilar: lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia.” Perhutanan Sosial memberikan akses legal bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar. Berikut adalah 5 skema pengelolaannya: Hutan Desa (HD) Dikelola lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan […]
