RDPU DPD RI – KIPI Jumat, 10 April 2026 09.00 – 12.00 WITA Kantor Gubernur Kalimantan Utara Latar Belakang Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI telah menerima pengaduan dari Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang (GKBM) terkait permohonan fasilitasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) […]
Hutan Adat Lambatnya Penetrasi Penetapan Hutan Adat di Kalimantan Utara Upaya percepatan penetapan Hutan Adat (HA) di Kalimantan Utara hingga kini dinilai belum maksimal. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, dari total 26 komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang mengusulkan wilayah seluas 1,2 juta hektare, baru satu komunitas yang berhasil melewati tahap verifikasi lapangan oleh […]
Sosialisasi di Desa Long Lasan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, serta Kelompok Tani Hutan (KTH). Dalam pertemuan ini, Sekretaris Desa (Sekdes) menyampaikan rencana strategis pembangunan sarana air bersih desa yang lokasinya berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Menanggapi rencana tersebut, pihak KPH Long Lasan menyarankan agar desa segera mengajukan skema Perhutanan Sosial. […]
FGD Persiapan Pengajuan PS Desa Peso Fokus: Kemitraan Kehutanan & HD Kecamatan Peso Pemerintah Desa Peso bersama tokoh adat dan masyarakat melakukan sharing konsep Perhutanan Sosial (PS) yang akan diajukan. Sosialisasi yang berlangsung di Desa Long Lasan ini menjadi ruang diskusi krusial, mengingat wilayah hutan di sekitar Peso saat ini telah banyak dikuasai oleh investasi […]
Desa Long Beluah terletak di Kecamatan Tanjung Palas Barat dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam melalui jalur darat dari kota Tanjung Selor. Meskipun akses jalan masih mengandalkan bantuan perusahaan untuk perbaikan, desa ini juga dapat dijangkau melalui jalur sungai menggunakan speedboat reguler dengan waktu tempuh sekitar 80 menit. “Loang Ngui Lemlai” — Begitulah suku Dayak […]
“Membangun Indonesia dari pinggiran melalui program Perhutanan Sosial, bertujuan melakukan pemerataan ekonomi melalui tiga pilar: lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia.” Perhutanan Sosial memberikan akses legal bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar. Berikut adalah 5 skema pengelolaannya: Hutan Desa (HD) Dikelola lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan […]
