Perhutanan Sosial

PERKARA PMH NOMOR 79, GKBM KALTARA DESAK KOALISI SETARA AJUKAN AMICUS CURIAE

GKBM KALTARA Desak Koalisi SETARA Mobilisasi Amicus Curiae Perkara PMH Nomor 79, GKBM Kaltara Desak Koalisi SETARA Ajukan Amicus Curiae SIARAN PERS Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Kalimantan Utara (GKBM KALTARA) mendesak Koalisi SETARA (Selamatkan Kalimantan Utara) untuk memobilisasi dukungan amicus curiae (Sahabat Pengadilan) dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Tanjung Selor yang saat […]

Sengketa Lahan Mangkupadi Terungkap Ratusan Miliar, Kuasa Hukum GKBM Endus Aroma Mafia Tanah dan Indikasi Korupsi

SIARAN PERS: Aroma Mafia Tanah dan Indikasi Korupsi Lahan HGU Mangkupadi SIARAN PERS:Sengketa Lahan Mangkupadi Terungkap Ratusan Miliar, Kuasa Hukum GKBM Endus Aroma Mafia Tanah dan Indikasi Korupsi Kuasa Hukum Nilai Penuh Aroma Mafia Tanah, Terindikasi Korupsi, Ancam Akan Laporkan ke Kapolri, Jaksa Agung RI, dan KPK RI Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Rabu, 22 Juli […]

KUASA HUKUM OPTIMIS SITA JAMINAN DAN GUGATAN PMH ANTI-SLAPP DIKABULKAN

Kuasa Hukum Optimis Sita Jaminan dan Gugatan PMH Anti-SLAPP Dikabulkan Kuasa Hukum Optimis Sita Jaminan dan Gugatan PMHAnti-SLAPP Dikabulkan Oleh: Tim Hukum Koalisi SETARA Bagi para penggugat, putusan sela ini merupakan langkah penting untuk memastikan substansi perkara diperiksa secara terbuka di hadapan Majelis Hakim. Pemeriksaan pokok perkara diharapkan menjadi ruang untuk mengungkap fakta-fakta terkait dugaan […]

DOKUMEN PERSIDANGAN UNGKAP SIKAP KOMNAS HAM SOAL PELANGGARAN HAM DI KAMPUNG BARU

Dokumen Persidangan Ungkap Sikap Komnas HAM soal Pelanggaran HAM di Kampung Baru Dokumen Persidangan Ungkap Sikap Komnas HAM soal Pelanggaran HAM di Kampung Baru Oleh: Tim Hukum Koalisi SETARA Pelanggaran Hak: Peristiwa yang dialami penggugat menimbulkan ketidakpastian hukum yang tergolong sebagai pelanggaran HAM menurut Komnas HAM RI. Mediasi Buntu: Proses mediasi antarpihak yang digelar sepanjang […]

MENJEMPUT KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT KALIMANTAN UTARA

Menjemput Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat Kalimantan Utara Menjemput Kepastian Hukumbagi Masyarakat Adat Kalimantan Utara Oleh: Tim Konservasi PLHL “Negara mengakui masyarakat adat.” Kalimat itu telah lama tertulis dalam konstitusi. Namun, bagi banyak komunitas adat di Kalimantan Utara, pengakuan tersebut belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Mereka masih harus menempuh proses administrasi yang panjang untuk […]

Merespon Revisi UU Kehutanan & Implementasi Skema Multi Usaha Kehutanan di KALTARA

Konsultasi Rakyat Kehutanan Kaltara Rabu, 29 April 2026 09.00 – 15.00 WITA Hotel Luminor, Tanjung Selor, Kalimantan Utara Penyelenggara Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) bekerja sama dengan Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) sebagai bagian dari inisiatif mendorong tata kelola kehutanan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Latar Belakang Dalam dua dekade terakhir, […]

Langkah Maju Pengakuan MHA di Bulungan, PLHL Serahkan Dokumen Usulan

Kamis, 23 April 2026 08.00 – 12.00 WITA Café RYN & Eatery, Tanjung Selor Berita Lapangan PLHL Serahan Dokumen Usulan Kawasan MHA TANJUNG SELOR – Upaya penguatan eksistensi dan hak kelola wilayah bagi masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Utara terus bergulir. Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) menggelar penyampaian hasil identifikasi dan penyerahan dokumen usulan Kawasan […]

Bahas Isu KIHI-KIPI, BAP DPD RI gelar RDPU di Kantor Gubernur Kaltara

RDPU DPD RI – KIPI Jumat, 10 April 2026 09.00 – 12.00 WITA Kantor Gubernur Kalimantan Utara Latar Belakang Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI telah menerima pengaduan dari Gerakan Kampung Baru Mangkupadi Berjuang (GKBM) terkait permohonan fasilitasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) […]

Mendorong Perhutanan Sosial di Desa Long Sam Kecamatan Peso

Sosialisasi di Desa Long Lasan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, serta Kelompok Tani Hutan (KTH). Dalam pertemuan ini, Sekretaris Desa (Sekdes) menyampaikan rencana strategis pembangunan sarana air bersih desa yang lokasinya berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Menanggapi rencana tersebut, pihak KPH Long Lasan menyarankan agar desa segera mengajukan skema Perhutanan Sosial. […]

FGD Persiapan Pengajuan PS Desa Peso

FGD Persiapan Pengajuan PS Desa Peso Fokus: Kemitraan Kehutanan & HD Kecamatan Peso Pemerintah Desa Peso bersama tokoh adat dan masyarakat melakukan sharing konsep Perhutanan Sosial (PS) yang akan diajukan. Sosialisasi yang berlangsung di Desa Long Lasan ini menjadi ruang diskusi krusial, mengingat wilayah hutan di sekitar Peso saat ini telah banyak dikuasai oleh investasi […]

Scroll to top